Seperti halnya Mega – Pro, julukan (nickname) pasangan ini sedikit ‘maksa’  sebenarnya. JK – Wiranto bukannya jadi JK – Wir malah JK – Win. Mungkin di balik pemilihan julukan itu terkandung harapan supaya pasangan ini menang,  sekaligus untuk menetralisir nama capresnya yang M. Jusuf Kalla(h) hehe… Cerdas juga….:)

Ga penting banget sih!

Oh ya, pasangan ini mengusung jargon “lebih cepat lebih baik”. Slogan ini disimbolkan (lagi-lagi simbol)  dengan gerak cepat mereka dalam mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres-cawapres. Mereka juga yang pertama mendaftar di KPU. Tapi mungkin karena kalah cepat menebak, mereka malah dapat nomor urut paling bontot pas pengundian.

Walah ga penting lagi!

Bisa dianggap kekuatan maupun kelemahan, JK memang dikenal cepat dalam bermanuver, bersikap, bertindak maupun mengambil keputusan. Kontras dengan SBY yang hati-hati, cermat dan penuh pertimbangan sehingga terkesan lambat. Hal itu tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambilnya dalam kewenangannya sebagai wakil presiden. Juga tercermin dalam “kecepatannya” mengambil sikap di masa pemilu ini.

Pertama, pengen tetap jadi wakil presiden. Kemudian setelah kasus Ahmad Mubarok dari Demokrat dengan 2,5 persen-nya yang terkenal itu, JK dan  Golkar agaknya tersinggung dan ada wacana untuk mengusung capres sendiri bersaing dengan SBY. Lalu dalam Pemilu Legislatif Golkar dipaksa menelan pil pahit dengan turun drastisnya perolehan suara, dari 23% di tahun 2004 menjadi sekitar 14% saja di pemilu kali ini. Kembali wacana berubah, pengen jadi wakil lagi. Proses negosiasi yang disebut komunikasi politik dengan Partai Demokrat tidak berjalan mulus dengan munculnya syarat-syarat yang musti dipenuhi untuk bisa menjadi calon pendamping SBY. Golkar yang masih merasa besar lagi-lagi tersinggung dan akhirnya dalam Rapimnas memutuskan untuk mengusung capres sendiri, sang ketua umum M. Jusuf Kalla.

Mungkin hal  ini dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai pengusaha yang harus bertindak dan mengambil keputusan secara cepat. Masalahnya mengurus negara tidak sama dengan mengurus perusahaan. Perusahaan berurusan dengan karyawan atau orang gajian yang by nature akan mematuhi kata pimpinannya sepanjang tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, dan beberapa anggota komisaris sebagai wakil pemilik perusahaan. Tujuan perusahaan bisa sesederhana menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup perusahaan itu serta orang-orang yang berkarya di dalamnya. Itu secara internal. Secara eksternal, urusan utama perusahaan adalah konsumen.

Tujuan urusan negara jauh lebih luas dan rumit daripada tujuan dan urusan perusahaan. Negara berurusan dengan orang gajian (para pegawai negeri dan perusahaan negara, aparat dan pejabat negara serta pihak-pihak lain yang dibiayai oleh negara) serta pemilik sejati perusahaan yang disebut rakyat. Karena pemilik perusahaannya banyak sekali (di Indonesia sekitar 230 juta orang ya?), mengambil keputusan yang akan menguntungkan sebanyak mungkin pemilik perusahaan alias rakyat – yang keinginan, kebutuhan maupun kepentingannya berbeda-beda – tentulah tidak bisa selalu cepat dilakukan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Banyak yang harus didengarkan.

Baiklah, sebelum terlalu panjang, coba kita simak pandangan pengamat politik – masih yang dilansir Koran Tempo, 20 Mei ’09 -, di bagian mana pasangan ini lebih kuat dan lebih lemah.

Lebih kuat:

• Kalla dianggap memiliki karakter lugas dan tidak neko-neko.
• Kalla dinilai lebih cepat dalam mengimplementasikan kebijakan.
• Cukup kompak.

Lebih lemah:

• Isu pelanggaran hak asasi masih melekat pada Wiranto
• Tak cukup memiliki dukungan parlemen.
• Bila terpilih, sulit merealisasi janji kampanye.

Mari kita lihat apakah pasangan ini bisa memanfaatkan kekuatan dan meminimalisir dampak negatif dari kelemahan-kelemahannya dalam Pilpres kali ini. Sekali lagi, semoga yang terbaiklah yang nantinya dipilih rakyat untuk memimpin negara ini. Amin.